MALANG-Sekda Jatim Heru Tjahjono menegaskan parameter program transmigrasi dikatakan berhasil jika terwujud perpindahan ketrampilan antara...
MALANG-Sekda Jatim Heru Tjahjono menegaskan parameter program transmigrasi dikatakan berhasil jika terwujud perpindahan ketrampilan antara penduduk asal dan setempat atau biasa disebut "transfer ketrampilan". Atau, terwujudnya percampuran kemampuan antara penduduk pendatang dengan penduduk lokal.
Hal tsb disampaikan Sekda Prov. Jawa Timur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Koordinasi (Kabakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan III Prov. Jawa Timur di Malang, Drs. Benny Sampir Wanto pada saat membuka acara Rakor Bidang Ketransmigrasian Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Transmigrasi di Jawa Timur, di Hotel Haris Malang, Rabu malam (11/9).
Dengan demikian, lanjutnya, salah satu tujuan transmigrasi, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pendatang dan penduduk, dapat terwujud.
"Salah satu contoh jenis transfer ketrampilan yang perlu dilakukan tsb, yakni ketrampilan transmigran Jawa dalam penerapan sistem terasering dan transmigran Bali dalan mengeloka subak pertaniannya," ujarnya mencontohkan.
Menurut Sekda Heru Tjahjono, pelaksanaan program transmigrasi Pemerintah Pusat atau biasa disebut transmigrasi reguler untuk Jawa Timur selalu tercapai 100%. Misalnya, tahun 2017 sebanyak 80 KK (271 jiwa), dan 2018 sebanyak 53 KK (164 jiwa). "Transmigrasi reguler adalah program yang didanai oleh Pemerintah Pusat" tambahnya.
Sementara itu, pada tahun 2019 transmigrasi Jawa Timur dilakukan kepada sebanyak 180 KK yang tersebar ke enam daerah, yaitu Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, dan Kab. Toli-Toli Prov. Sulawesi Tengah. Juga, ke Kab. Muna dan Kab. Kolaka Timur di Prov. Sulawesi Tenggara, serta Kab. Mamuju di Prov. Sulawesi Barat.
Khusus untuk Kab. Bulungan, selain program transmigrasi reguler oleh Pemerintah Pusat, Pemprov. Jatim juga menyelenggarakan "program transmigrasi khusus", yakni program transmigrasi melalui sharing dana dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2019 ini, tercatat sebanyak 100 KK transmigran ikut dalam program ini.
Program khusus Pemprov. Jatim tsb telah dirintis sejak tahun 2012, dan telah mengilhami dua provinsi lainnya, yaitu Pemprov. Jawa Tengah dan DIY untuk melakukan hal sama. Dalam program ini, juga dibangun jamban keluarga dan sarana air bersih, dengan jumlah KK yang telah ikut bergabung dalam program ini sebanyak 800 KK (2.464 jiwa).
Hadir dalam rakor yang berlangsung selama tiga hari, tanggal 11-13 September 2019 ini, a.l. para pejabat dari Bakorwil I s.d. V Prov. Jawa Timur, serta dinas kab/kota yang membidangi ketransmigrasian seluruh Jawa Timur.
Menjadi narasumber dalam kegiatan rakor ini, a.l. Ir. Donna Liana Sipahutar Msc dari Ditjen. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Ir. Sigit Panoentoen, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. Jatim.(dir)
Hal tsb disampaikan Sekda Prov. Jawa Timur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Koordinasi (Kabakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan III Prov. Jawa Timur di Malang, Drs. Benny Sampir Wanto pada saat membuka acara Rakor Bidang Ketransmigrasian Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Transmigrasi di Jawa Timur, di Hotel Haris Malang, Rabu malam (11/9).
Dengan demikian, lanjutnya, salah satu tujuan transmigrasi, yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pendatang dan penduduk, dapat terwujud.
"Salah satu contoh jenis transfer ketrampilan yang perlu dilakukan tsb, yakni ketrampilan transmigran Jawa dalam penerapan sistem terasering dan transmigran Bali dalan mengeloka subak pertaniannya," ujarnya mencontohkan.
Menurut Sekda Heru Tjahjono, pelaksanaan program transmigrasi Pemerintah Pusat atau biasa disebut transmigrasi reguler untuk Jawa Timur selalu tercapai 100%. Misalnya, tahun 2017 sebanyak 80 KK (271 jiwa), dan 2018 sebanyak 53 KK (164 jiwa). "Transmigrasi reguler adalah program yang didanai oleh Pemerintah Pusat" tambahnya.
Sementara itu, pada tahun 2019 transmigrasi Jawa Timur dilakukan kepada sebanyak 180 KK yang tersebar ke enam daerah, yaitu Kab. Bulungan, Kalimantan Utara, Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan, dan Kab. Toli-Toli Prov. Sulawesi Tengah. Juga, ke Kab. Muna dan Kab. Kolaka Timur di Prov. Sulawesi Tenggara, serta Kab. Mamuju di Prov. Sulawesi Barat.
Khusus untuk Kab. Bulungan, selain program transmigrasi reguler oleh Pemerintah Pusat, Pemprov. Jatim juga menyelenggarakan "program transmigrasi khusus", yakni program transmigrasi melalui sharing dana dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2019 ini, tercatat sebanyak 100 KK transmigran ikut dalam program ini.
Program khusus Pemprov. Jatim tsb telah dirintis sejak tahun 2012, dan telah mengilhami dua provinsi lainnya, yaitu Pemprov. Jawa Tengah dan DIY untuk melakukan hal sama. Dalam program ini, juga dibangun jamban keluarga dan sarana air bersih, dengan jumlah KK yang telah ikut bergabung dalam program ini sebanyak 800 KK (2.464 jiwa).
Hadir dalam rakor yang berlangsung selama tiga hari, tanggal 11-13 September 2019 ini, a.l. para pejabat dari Bakorwil I s.d. V Prov. Jawa Timur, serta dinas kab/kota yang membidangi ketransmigrasian seluruh Jawa Timur.
Menjadi narasumber dalam kegiatan rakor ini, a.l. Ir. Donna Liana Sipahutar Msc dari Ditjen. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Ir. Sigit Panoentoen, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan, BAPPEDA Prov. Jatim.(dir)
COMMENTS