Khofifah Perjuangkan Akta Kelahiran Anak Yatim Piatu Jawa Timur

SURABAYA-Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan anak-anak yatim piatu dan  yang tidak teridentifikasi orang tuany...

SURABAYA-Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan anak-anak yatim piatu dan  yang tidak teridentifikasi orang tuanya  harus terpenuhi hak dasar atas kepemilikan Akta Kelahiran sehingga kelak mereka memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dari negara. 

"Anak-anak yang terlahir dari unwanted pregnancy dan  unwanted child mempunya hak yang sama dengan anak-anak yang memiliki keluarga. Mereka berhak atas akta kelahiran yang merupakan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Demikian halnya anak-anak di panti-panti," tegas Khofifah kepada wartawan disela-sela kunjungannya ke Pondok Pesantren Millinium, Tenggulunan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (13/3). 

Ia mengungkapkan akta kelahiran merupakan hak dasar setiap anak Indonesia seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran. 

Dikatakan Khofifah, akta kelahiran merupakan bukti otentik seseorang sebagai warga negara. Dengan akta kelahiran, anak-anak dapat bersekolah mulai dari taman kanak–kanak hingga perguruan tinggi, kelak anak tersebut juga dapat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu, pengurusan hak waris, mengurus paspor, menikah atau mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). 

"Kelak, jika anak-anak ini tumbuh dewasa lalu mereka melamar pekerjaan, misalnya menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Indonesia (POLRI) pasti memerlukan Akta Kelahiran. " paparnya serius. 

Kunjungan ke Pondok Pesantren Millinium ini merupakan kunjungan ketiga kalinya. Dalam dua kunjungan sebelumnya, Khofifah datang saat menjabat sebagai Menteri Sosial RI. Ia merinci, kunjungan pertamanya saat itu adalah mengirimkan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) dan kunjungan kedua adalah saat ia meminta Direktur Anak Kementerian Sosial untuk memediasi membantu  agar anak-anak panti mendapatkan akta kelahiran. 

"Saya selalu rindu untuk kembali datang bertemu mereka. Saya merasakan sambutan anak-anak yang begitu hangat, saya bisa merasakan tatapan mata yang jernih dan hati yang bersih. Dalam usia sekecil ini mereka hidup tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya, maka sudah menjadi tugas negara untuk melindunginya. Pertama dan yang utama adalah hak akta kelahiran 'anak-anak Negara' ini," tuturnya. (dey)