KARANGASEM-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan proses pencairan bantuan sosial non tunai di Provinsi Bali tidak akan terga...
KARANGASEM-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan proses pencairan bantuan sosial non tunai di Provinsi Bali tidak akan terganggu dengan status awas Gunung Agung. Pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) itu akan berjalan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan dan saat ini tinggal menyisir sisa untuk tahap tiga (Agustus-September).
"Semua masih sesuai jadwal, Kemensos dan Himpunan bank Negara sebagai penyalur bansos PKH non tunai tetap maksimalkan keluarga penerima manfaat yang tersisa,' ungkap Khofifah di Kabupaten Karangasem, Bali, Rabu (27/9).
Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Agung semakin meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyebut Gunung Agung telah memasuki fase kritis dan peluang terjadinya letusan sangat besar. Hal ini ditandai dengan banyaknya gempa vulkanik yang terjadi dalam sehari.
Provinsi Bali sendiri menerima bantuan sosial dari pusat sejumlah Rp283,6 miliar yang diperuntukkan untuk lima jenis bantuan yaitu PKH, Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai, Bansos Disabilitas, dan Bansos Lansia. Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Bali sebanyak 48,052. KPM terbesar ada di Kabupaten Buleleng, disusul Karangasem dan Tabanan.
"Mudah-mudahan bansos ini bisa sedikit membantu meringankan beban para pengungsi," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga memastikan bahwa logistik untuk warga di sekitar Gunung Agung, baik yang di Karangasem, Klungkung, Buleleng dan Bangli - Bali, yang sedang mengungsi hingga saat ini masih mencukupi.
Khofifah menuturkan, Kementerian Sosial akan terus berkoordinasi dengan koordinator pengungsi Pemerintah Provinsi Bali maupun Dinas Sosial masing-masing Kabupaten untuk memastikan logistik seluruh pengungsi tidak kekurangan. Dari data Kementerian Sosial, sedikitnya dibutuhkan 23,5 ton beras per hari untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh pengungsi Gunung Agung.
"Intinya jangan sampai ada pengungsi yang tidak terpenuhi kebutuhan permakanan karena logistik habis. Ini harus menjadi perhatian serius karena pergerakan dan besarnya jumlah pengungsi," ujarnya.
Kementerian Sosial, lanjut Khofifiah, juga telah mengerahkan sumber daya manusia baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, Taruna Siaga Bencana, dan pilar sosial lainnya se-Provinsi Bali dan Provinsi yang berdekatan yaitu NTB dan Jawa Timur.
"Bantuan yang disalurkan untuk pengungsi telah mencapai Rp4,8 miliar berupa bahan makanan, tenda, dan perlengkapan pengungsian," terangnya.
Bantuan lain yang juga diberikan Kementerian Sosial kepada para pengungsi berupa layanan dukungan psikososial di 16 titik lokasi pengungsian. Layanan ini diberikan guna mengatasi trauma psikologis yang dialami warga di lokasi pengungsian. LDP dapat berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, psikoedukasi, serta penguatan-penguatan sosio psikologis lainnya.
COMMENTS