Ketua PCNU Surabaya, KH. Dr. Muhibbin Zuhri menjadi salah satu pembicara dalam Seminar PERPPU Ormas dan Keutuhan NKRI SURABAYA - Sejak...
 |
| Ketua PCNU Surabaya, KH. Dr. Muhibbin Zuhri menjadi salah satu pembicara dalam Seminar PERPPU Ormas dan Keutuhan NKRI |
SURABAYA - Sejak Presiden RI, Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakat (Ormas). Pro dan kontra di kalangan masyarakat nampaknya semakin hangat.
Tak ayal, Harian Duta Masyarakat sampai menggelar seminar dengan tema "Perppu Ormas dan Keutuhan NKRI" dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran kepada masyarakat supaya tak mudah menyalahkan pemerintah kenapa sampai harus membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Perppu.
Narasumber yang didatangkan juga cukup berkompeten yaitu Sholikul Huda M.Fiil Ketua Pusat Studi KH Mas Mansur UM Surabaya, Dr Muhibbin Zuhri Ketua PCNU Surabaya dan Satria Dharma pemerhati masalah sosial. Kegiatan yang berlangsung di Graha Astranawa jalan Gayungsari Timur Surabaya, Jum'at (28/7) itu diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya dan sekitarnya serta aktivis GP Ansor Surabaya.
Menurut Dr Muhibbin Zuhri, Perppu No.2 tahun 2017 yang dikeluarkan pemerintah itu sudah tepat namun terlambat. Pasalnya, pemerintah kecolongan mau menerima dan mencatat HTI sebagai ormas yang diakui keberadaannya di Indonesia. Namun setelah HTI berkembang pesat dan ketahuan ideologi politik yang dikembangkan dapat mengancam keutuhan NKRI, baru pemerintah kelabakan sehingga perlu mengambil langkah taktis membubarkan HTI.
"Langkah pemerintah itu sudah tepat, tapi jangan sampai Perppu itu jadi anasir Abuse of Power. Dalam kaidah fiqh itu namanya menolak kemudharatan itu lebih diutamakan untuk menciptakan kemaslahatan. Yang kita selamatkan adalah rumah NKRI," ujar Ketua PCNU Surabaya.
Dari sisi bahasa, kata Muhibbin HTI itu sebenarnya tak pantas disebut ormas karena Hizbut itu maknanya parpol. Kemudian dari segi ideologi kebangsaan, HTI tak mengakui eksistensi NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara, sehingga mereka berusaha merubah dan menawarkan konsep khilafah.
Padahal, para pendiri bangsa memilih bentuk nation state dan pancasila sebagai dasar negara itu melalui kesepakatan (muahadah), seperti yang contohkan Rasulullah saat membangun Madinah melalui Sohifatul Madinah yang prinsip dasarnya mengedepanan ummatan wahidah (kebangsaan) dan kemakmuran.
"Indonesia itu sudah syar'i karena itu siapa yang ada di Indonesia dan turut menyepakati NKRI maka turut juga menjaga konsensus nasional diatas kepentingan primordial. HTI itu ormas baru yang tak punya etika hidup di Indonesia tapi tak mau mengikuti sistem yang berlaku," tegas dosen UINSA ini.
Bagi NU, NKRI dan Pancasila itu sudah final. Bahkan dalam Muktamar di Situbondo NU menegaskan bahwa Presiden Soekarno itu waliyul amri dloruri bissyaukah. "Kalau HTI mau merubah NKRI dan Pancasila dengan konsep khilafahnya, silahkan. Asal perubahannya mengikuti mekanisme demokrasi dan kepentingan primordial bisa diterima rasional publik. Saya kira sulit terwujud sebab konsep HTI itu hanya diangan tak pernah diaplikasikan di negara manapun," kelakar Muhibbin.
Senada, Satria Dharma menegaskan bahwa HTI adalah organisasi transnasional yang pertama kali didirikan oleh Taqiuyuddin An Nabhani tahun 1953 di Jordania. Namun keberadaan HTI selalu ditolak bahkan dilarang di berbagai negara karena mereka sejatinya penghianat bangsa, menciptakan permusuhan umat dan bangsa, suka menyesatkan dengan memanipulasi, selalu berpikir negatif terhadap pemerintah dan menjadikan anggotanya kufur nikmat.
"Tahun 2003 dilarang di Jerman karena menyebarkan kebencian dan kekerasan. Tahun 1999 dilarang di Rusia karena dikategorikan organisasi teroris, tahun 1974 dilarang di Mesir karena melakukan kudeta, tahun 2015 dilarang di Malaysia karena menyimpang, tahun 2005 dilarang Kazakhtan karena organisasi teroris, tahun 2008 dilarang Spanyol karena ilegal, tahun 1953 dilarang Jordania karena mengancam kedaulatan negara," tegas Satria.
Ia sangat mendukung jika pemerintah membubarkan Ormas HTI. Namun untuk orang-orangnya jangan otomatis dicap sesat karena yang sesat itu hanya ideologi politiknya tapi agamanya tetap Islam. "HTI itu berbeda dalam hal kebangsaan tapi tidak dalam hal keislaman. HTI berhasil bangun opini sebagai brand Islam karena berhasil mengidentikkan gerakan ideologi politik dengan islam. Makanya kita harus waspada jangan mudah ketipu dengan yang tampak di luar," pinta penulis buku Hizbut Tahrir Oraganisasi Penghianat Bangsa ini.
Masih di tempat yang sama, Sholikul Huda M.Fiil Ketua Pusat Studi KH Mas Mansur UM Surabaya mengakui bahwa Muhammadiyah agak berbeda dengan NU dalam menyikapi keluarnya Perppu No.2 tahun 2017. Pasalnya, pihaknya khawatir Perppu itu nantinya dijadikan sebagai legitimasi politik supaya tak jadi alat pengendali terhadap kelompok yang kritis terhadap pemerintah.
"Saya sepakat jika ideologi politik HTI itu sesat, namun terhadap person kiranya mereka perlu dirangkul supaya dapat menemukan jalan yang benar kembali. Bagi Muhammadiyah NKRI itu sudah final dan Pancasila final sebagai ideologi negara," tegas Sholikul Huda.
Ia menambakan bahwa Perppu Ormas kalau hanya untuk menangani HTI itu terlalu mahal. Bahkan Sholikul masih mempertanyakan signifikansi Perppu terhadap organisasi radikal. "Jangan sampai pemerintah memarginalisasi politik kelompok Islam sebab itu justru dapat memicu tumbuh suburnya radikalisme," pungkas aktivis muda Muhammadiyah ini.
COMMENTS